Tambrauw – 2 Komisioner KPU Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Kali ini, sorotan tertuju pada dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang dijatuhi sanksi peringatan keras akibat pelanggaran kode etik.
Keputusan DKPP ini muncul setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam terhadap laporan masyarakat. Dalam pertimbangan DKPP, kedua komisioner tersebut dinilai melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme yang menjadi landasan utama penyelenggara pemilu. Meskipun sanksi yang diberikan bukan pemberhentian, peringatan keras ini menjadi teguran serius yang harus menjadi bahan evaluasi internal KPU Majalengka.
Menurut DKPP, kedua komisioner tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun sanksi ini bukan berupa pemecatan, peringatan keras menjadi teguran serius yang menuntut perbaikan sikap dan tindakan. DKPP menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemilu tidak berada di atas hukum dan harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga : Lautan Jemaah Hadiri Gebyar Selawat Hari Santri di Pasuruan
Sanksi ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemilu, bahwa setiap tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik akan diawasi ketat oleh DKPP. Transparansi, akuntabilitas, dan netralitas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi bagi kelangsungan demokrasi yang sehat.
KPU Majalengka sendiri telah menyatakan akan menindaklanjuti keputusan DKPP. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasan internal diharapkan dapat memperkuat integritas penyelenggara pemilu sehingga masyarakat tetap percaya pada proses demokrasi.
Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa meskipun penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keadilan, mereka tidak berada di atas hukum dan kode etik. DKPP hadir sebagai pengawas yang memastikan integritas pemilu tetap terjaga.
Dengan adanya sanksi ini, diharapkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu lebih berhati-hati, profesional, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi yang kuat.
Sanksi yang dijatuhkan DKPP menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara pemilu berjalan serius dan pelanggaran sekecil apapun tetap diperhatikan Untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini
