Tambrauw – Danantara Kawal Pemerintah Indonesia tengah menginisiasi pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai bagian dari strategi memperkuat layanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
Inisiatif ini muncul dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap biaya haji yang terus meningkat dan kebutuhan akan fasilitas layanan yang lebih baik.
Chan (Club) Kehadiran Indonesia di Tanah Suci diimpikan tak hanya berupa penginapan biasa, tapi sebagai pusat terpadu layanan jemaah, yang ramah, nyaman, dan efisien.
Dalam perencanaan ini, Danantara—lembaga pengelola investasi milik pemerintah—ditunjuk menjadi pelaksana utama.
Baca Juga : Pipa Air Bersih Putus, Warga di Fef Kabupaten Tambrauw Tak Bisa Mandi dan Masak
Peran Danantara bukan sekadar administratif—mereka juga memimpin proses negosiasi, akuisisi lahan, dan desain fasilitas Kampung Haji.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, memimpin kunjungan langsung ke Makkah dan Jeddah guna memantau dan mempercepat realisasi proyek ini.
Ia juga meninjau lebih dari 10 opsi lahan, termasuk beberapa lokasi sangat strategis yang berjarak sangat dekat dengan Masjidil Haram.
Ini menjadi langkah sejarah—Indonesia untuk pertama kalinya diberi kesempatan memiliki tanah hak milik di Makkah.
Lahan-lahan yang ditawarkan bervariasi mulai dari 25 hingga lebih dari 80 hektare, dengan posisi berbeda-beda terhadap Masjidil Haram.
Proses pengadaan akan melalui private bidding yang dilakukan Danantara, bekerja sama dengan otoritas Saudi dan memastikan kepatuhan terhadap aspek legal dan teknis.
Desain kawasan direncanakan mencakup akomodasi, klinik kesehatan, ruang manasik, dan pusat layanan jemaah.
Penataan fasilitas ini ditargetkan rampung dalam bentuk blueprint atau desain lanjutan pada Oktober 2025.
Sebagai pelaksana utama, Danantara diharapkan menjamin bahwa semua aspek, baik teknis, legal, dan keberlanjutan, terintegrasi maksimal.
Komnas Haji turut mendukung gagasan tersebut, bahkan mendorong agar Danantara dan BPKH menjadi sumber pendanaan utama.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut pembangunan Kampung Haji bisa menjadi prioritas investasi BPKH dan Danantara untuk jangka panjang.
Komnas Haji juga mengingatkan agar gagasan ini tidak hanya menjadi wacana—melainkan harus benar-benar dikawal pelaksanaannya di lapangan.
Hal ini penting karena hingga saat ini, roadmap dan desain detail Kampung Haji belum tampak utuh di hadapan publik.
Selain akomodasi, pembangunan Kampung Haji juga diharapkan memotong biaya ibadah haji dan mempercepat durasi pelaksanaan
Strategi efisiensi ini selaras dengan upaya menyewakan armada maskapai milik pemerintah, seperti Garuda, untuk mengurangi ketergantungan penerbangan komersial.
Metode ini dirancang agar jemaah lebih fokus pada ibadah, tanpa terbebani logistik panjang yang selama ini menyita waktu dan biaya.
