Tambrauw – Sopir Truk dari Rem merupakan salah satu profesi penting dalam rantai distribusi logistik di Indonesia, tetapi sering kali terabaikan dalam perhatian publik.
Mereka mengangkut berbagai jenis barang — dari bahan pangan, material bangunan, hingga alat berat — ke seluruh penjuru negeri.
Namun, profesi ini tidak lepas dari berbagai persoalan pelik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan beban kerja yang tinggi.
Salah satu masalah paling umum yang dihadapi sopir truk adalah rem blong, yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
Baca Juga : Freeport ajak peneliti lakukan riset biodiversitas di Papua
Rem blong biasanya terjadi akibat perawatan kendaraan yang tidak memadai atau penggunaan kendaraan dalam kondisi ekstrem.
Banyak perusahaan atau pemilik truk yang kurang peduli terhadap servis berkala, padahal truk menempuh jarak ribuan kilometer setiap bulannya.
Saat rem blong terjadi di jalan menurun atau saat membawa muatan berat, risiko kecelakaan menjadi sangat tinggi dan fatal.
Beberapa insiden di jalur rawan seperti di Ciloto, Tanjakan Emen, dan Sitinjau Lauik menjadi bukti betapa berbahayanya masalah ini.
Di balik insiden tersebut, sering kali ditemukan bahwa sopir tidak punya pilihan lain selain tetap mengemudi, meskipun tahu truk dalam kondisi tidak layak jalan.
Hal ini diperparah dengan tekanan dari perusahaan untuk mengirim barang tepat waktu demi mengejar target bisnis.
Selain rem blong, persoalan muatan berlebih (overload) menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai.
Banyak truk yang dipaksa membawa muatan jauh melebihi kapasitas yang ditentukan, baik oleh pemilik barang maupun pengusaha angkutan.
Truk yang kelebihan muatan tidak hanya berisiko kecelakaan, tetapi juga merusak jalan dan jembatan yang dilaluinya.
Sopir sering kali tak berdaya menolak beban berlebih karena takut kehilangan pekerjaan atau dipotong upahnya.
Beberapa sopir bahkan mengaku bahwa jika menolak membawa muatan tambahan, mereka tidak akan diberi trip atau penghasilan tambahan.
Kondisi ini menciptakan dilema antara keselamatan dan kebutuhan ekonomi yang menghimpit para pengemudi.
Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan aturan tonase dan batas muatan, namun implementasinya di lapangan masih lemah.
Banyak titik penimbangan (weigh bridge) tidak beroperasi optimal, atau bahkan dilewati begitu saja karena minimnya pengawasan.
Dalam beberapa kasus, sopir menyuap petugas agar bisa lolos pemeriksaan dan tetap membawa muatan berlebih.
Ini menunjukkan adanya mata rantai yang kompleks antara sopir, perusahaan angkut, pemilik barang, dan oknum aparat.
