Tambrauw – Update Demo DPR Berita mengenai unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 25 Agustus sempat menjadi sorotan netizen, diwarnai isu penutupan jalan dan massa yang membawa bendera anime One Piece.
Namun, setelah diverifikasi, investigasi media dan klarifikasi pihak terkait menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat.
Bahkan organisasi seperti BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) mengonfirmasi mereka tidak menjadi inisiator aksi pada tanggal 25 Agustus.
BEM SI menjelaskan bahwa aksi mereka sudah digelar pada 21 Agustus dengan tema pembatalan RUU bermasalah, sementara KSPI merencanakan aksi buruh justru pada tanggal 28 Agustus.
Sementara itu, aparat keamanan telah bersiap untuk menjaga kemungkinan unjuk rasa di DPR. Sebanyak 1.145 hingga 1.250 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov pun telah dikerahkan.
Baca Juga : Rehabilitasi Alun-alun Lumajang Rampung Akhir 2025
Pengamanan ini fokus pada pendekatan humanis—tanpa senjata api—dan pembangunan penghalang seperti pagar beton dan pelumuran oli di gerbang DPR.
Sementara itu, terkait isu massa membawa bendera One Piece, tidak ditemukan data konkret bahwa hal itu terjadi dalam aksi pada 25 Agustus di DPR.
Namun secara umum, sebelum 25 Agustus, telah terjadi beberapa aksi dengan simbol serupa di berbagai daerah.
Misalnya, pada aksi di Pati dan Bone, pengibaran bendera One Piece sebagai simbol protes sangat menonjol.
Pada hari menjelang HUT RI ke‑80, fenomena tersebut menjadi simbol ekspresi budaya populer—bukan tindakan makar.
Komisi DPR seperti DPR dan MPR memandang simbol ini sebagai ekspresi rakyat dan pengingat bagi pemerintah, bukan tindakan subversif.
Sementara itu, ancaman penutupan jalan dalam laporan tidak terbukti. Karena demo tidak terjadi, jelas tak ada jalan yang ditutup oleh massa.
Secara ringkas: klaim “Demo DPR 25 Agustus, massa membawa bendera One Piece, jalan ditutup” tidak didukung oleh fakta akurat.
Sebaliknya, itu merupakan kombinasi dari hoaks, desas-desus, dan viralitas di media sosial yang tidak terkonfirmasi.
Perlu dicatat, memang sempat ada ketegangan dan aksi di DPR pada masa sebelumnya—tetapi bukan pada tanggal 25 Agustus.
Publik diimbau selalu mengecek sumber resmi dan menanti klarifikasi sebelum mempercayai atau membagikan berita semacam itu.
Fenomena ini mengingatkan pentingnya literasi media, apalagi di era di mana informasi bisa menyebar cepat tapi tak selalu benar.
